Sunday, March 29, 2009

ANDAI AKU MENJADI: CALEG PEREMPUAN?



Dalam seminggu ini, semakin gencar teman-teman bertanya dan berkomentar soal 9 April. Ada yang tidak kebagian tiket pulang atau akan tiba di kampung halaman setelah jam 12 siang hari itu sehingga terancam tidak bisa menggunakan hak pilihnya (langsung disarankan nyari tiket promo dong), ada yang sibuk bertanya-tanya sebaiknya pilih siapa (hehehe, susah juga njawabnya nih), sampai yang bertanya bagian mana yang dicontreng (sampai hapal).

Ngga di taksi, di telepon dan di sms aku semakin gencar mengoceh mendorong mereka untuk pulang ke kampung halaman (dan tiba di TPS sebelum jam 12 siang, karena TPS buka jam 7-12) dan secara sadar dan bertanggung jawab menggunakan hak pilihnya 9 April ini. Selain mengulang-ulang kalimat: ”cukup contreng satu kali di nama/nomor caleg/lambang partai (yang terakhir agak tidak recommended karena bikin capek KPPS kale...) atau wajah calon anggota DPD, dengan gencar aku juga meneriakkan ”pilih caleg perempuan yang berkualitas dan ngertiin perempuan!”. hehehe. Sampai-sampai, ada yang komen di status facebook-ku: ”Kamu nyaleg ya? ” atau ”Wis, mbok nyaleg aja, tak bikinin foto narsis deh nanti!”. hahahaha, emangnya mau dipecat apa, berani-beraninya PNS berafiliasi dengan parpol...

Jadi, kenapa caleg perempuan? Begini ceritanya...


Sekitar sebulan yang lalu, bersyukur banget bisa ikut nongkrongin Rembug Nasional Perempuan, acaranya Elections MDP yang diselenggarakan sebagai respons terhadap putusan Mahkamah Konstitusi yang membatalkan sistem kemenangan caleg berdasarkan nomor urut. Alasannya, sistem berdasarkan nomor urut dianggap bertentangan dengan konstitusi yang menjunjung tinggi kesamaan peluang untuk setiap orang tanpa diskriminasi. Keputusan yang cukup masuk akal (yah...berideologi liberal sih tapi..), dan yang jelas, tidak bisa diganggu gugat,...secara Mahkamah Konstitusi gitu loch...mana ada yang bisa menang lawan konstitusi...

Di sisi lain, konsekuensi luar biasa yang diakibatkan oleh keputusan ini adalah: kemungkinan besar tidak terpenuhinya target kuota minimal 30% keanggotaan perempuan di parlemen untuk pemilu tahun ini. Kenapa bisa demikian? Ya iya lah..., karena para caleg perempuan, yang sedianya bisa di-set up sebagai “legislatif jadi” dengan cara diletakkan di nomor urut 1 sampai 3 daftar caleg per partai, kini tidak bisa lagi mengandalkan cara ini untuk memastikan diri melenggang ke gedung perwakilan rakyat...Dengan kata lain, ngga ada lagi “diskriminasi positif” atau bahasa kerennya “affirmative action” buat para caleg perempuan kali ini...dan dengan demikian, agak sia-sialah upaya kuota minimal caleg perempuan yang dipakai oleh KPU dalam verifikasi parpol calon peserta pemilu lalu...

Sudah pasti, dengan keputusan MK ini, banyak caleg perempuan berteriak, mempertanyakan dan mengeluh...

Seperti dalam talk show di acara rembug tadi. Sejumlah pembicara: seorang artis cantik yang menjadi caleg untuk sebuah partai besar untuk yang kedua kalinya (setelah membaca Andrea Hirata’s “Sang Pemimpi”, kami menyimpulkan dia sebagai “Dayang bercarik merah”, hehehe, buat yang ngga paham, ayo baca dulu bukunya...); seorang caleg incumbent dari Sleman (gile, what a coincidence, tempet saya bakal nyontreng nih); seorang akademisi pengamat masalah perempuan dan seorang aktivis LSM Perempuan.

Acara yang menghadirkan para caleg perempuan from all around the archipelago ini bertujuan untuk mencari solusi bareng, dan yang pasti sih membangkitkan semangat para perempuan yang pastinya sempat kecewa berat dengan keputusan Mahkamah Konstitusi tadi.

Sungguh disayangkan, si artis “dayang bercarik merah” itu tidak berbicara seperti harapan. (harapan SAYA mangsudnya). Iya sih, kemampuan public speakingnya tertata baik...namun most of the time she was complaining, about this and that. Antara lain tentang bahwa tetap saja money rules in politics, bahwa orang mengira dia banyak duit dan gampang ngumpulin suara padahal sebenernya tidak, masyarakat/calon konstituen yang dinilai terlalu matre dan njaluk-njaluk (padahal bukan sepenuhnya salah masyarakat juga, dan juga bagaimana dia merasa agak dizolimi oleh partainya sendiri 5 tahun lalu ketika dia menjadi vote getter yang cukup signifikan tapi gagal menjadi legislator karena waktu itu dia ditaruh di nomor urut 6.

Malang nian nasibnya memang…tapi, hellooo, those women candidate were not here to listen to your complaints and to be discouraged by your pessimism and that dark look on your face! Plis deh! (untuk mendramatisir kalimat ini, please kindly pronounce it in Aming’s style, kekekeke-red).

Yang lebih parah lagi, si carik merah ini malah sama sekali tidak mengangkat dan menyinggung apa istimewanya caleg perempuan, atau isu-isu kemaslahatan rakyat yang menjadi concernnya…blas, sama sekali ngga disinggung (kecuali aku yang budeg atau ketiduran, which was quite impossible karena aku nongkrong lumayan dekat panggung). Ya, karena lebih fokus mengkomplain dan mengkritik, beliau jadi lupa hal-hal yang amat sangat penting.

Satu catatan lagi, justru kesan yang saya tangkap dari gaya ngomong si carik merah adalah sok smart dan malah menjadi cenderung arogan…hehehe. Ya maaph yah, saya rasa sih, membangun imej smart tidak harus dengan membuat diri kita terlihat arogan. This is Indonesia, Bung! Kerendahan hati, ke-lembahmanah-an dan filosofi padi yang semakin menunduk ketika semakin berisi masih menjadi panduan. Justru ketika seorang caleg tidak “lembah manah”, apalagi dia perempuan, saya rasa orang lain (apalagi para pria, hayo ngaku…!! Hehehe) akan semakin cenderung tidak memfavoritkannya. Kesian deh…

Pembicara kedua saya rasa lebih mendingan, meskipun bukan artis dan datang dari Sleman, the place where I was born (halah, info ga penting, hehe. Ps: buat yang pade belum tahu Sleman itu dimana, silakan di-google).

Si ibu incumbent clearly stated isu-isu yang menjadi concernnya selama ini di DPRD Sleman, yakni yang terkait dengan PKK, kesenian, dan hal-hal yang dekat dengan kebutuhan mendasar ibu dan keluarga, sehingga dia di-titeni sebagai spesialis isu PKK di DPRD. Ibu ini juga menggarisbawahi bahwa sebagian caleg perempuan yang berkampanye bersamanya masih kesulitan merumuskan isu yang menjadi concern spesifik mereka, bahwa mereka masih suka ”saling menyenggol, tengok kanan-kiri dan berbisik-bisik satu sama lain, saling bertanya jawaban terhadap pertanyaan audiens ketika sedang kampanye” (hehehe, pasti kebayang kan pemandangannya gimana?). Beliau juga menekankan perlunya peran koordinasi dari institusi yang netral (non-parpol) untuk menyuarakan perlunya milih caleg perempuan. Nah, yang kayak gini ni, bisa dibilang berkualitas.

Ibu akademisi menyampaikan tinjauan kritisnya bahwa terkadang tidak otomatis legislator perempuan lebih ngertiin kebutuhan perempuan, dan ini sudah sering terbukti dari banyaknya UU untuk kesejahteraan perempuan yang juga diinisiasi oleh bapak-bapak. Ibu LSM memaparkan data-data statistik keterwakilan perempuan di dewan, dan menyemangati para caleg perempuan untuk tidak patah semangat.

Meski hanya nongkrongin sebagian dari seluruh rangkaian acara, sambutan tokoh, ceramah narasumber, obrolan ringan dengan ibu-ibu caleg di mejaku dan kontemplasi yang megajakku flashback ke kelas Gender dan Politik bersama Mochtar Mas’oed dan Eric Hiariej jaman kuliah dulu membawaku pada kesimpulan ini:

1. Caleg perempuan, meskipun tidak semuanya, are more likely lebih sensitif dengan isu-isu yang terkait dengan perempuan. Ya bagaimana tidak, kira-kira lebih gampang mana ya, berempati dengan sesama jenis atau lawan jenis?

2. Memilih caleg perempuan, meaning memilih satu paket. Kenapa? Karena sebagai ibu atau calon Ibu, logically, perempuan akan memikirkan anak dan pada akhirnya seluruh anggota keluarga. Kira-kira, siapa yang akan lebih sensitif dan memperhatikan angka kematian ibu dan bayi, gizi buruk, pendidikan anak, angka aborsi kalau bukan ibu/perempuan sendiri, yang lebih dekat dengan pengalaman-pengalaman itu? Pastinya, caleg laki-laki juga ada yang concern dengan isu-isu ini, tapi ada hal-hal lain yang akan lebih mereka prioritaskan yang mungkin sifatnya lebih makro.


3. Setuju tidak, jika dikatakan bahwa caleg perempuan lebih susah kecemplung ke dunia suap, skandal, korupsi dan kompromi-kompromi haram lainnya? Menurut saya sih, dibanding pria, perempuan akan lebih takut dan ragu-ragu mengambil resiko dengan hal-hal seperti ini. Well, tuntutan hidup laki-laki kan lebih besar, dan pria juga lebih berani mengambil resiko (hehe, bener ngga ya?). Yang jelas, katanya sih, godaan hidup kan ada tiga: harta, tahta, dan wanita. Paling tidak, godaan yang ketiga ini tidak akan berlaku untuk caleg perempuan dong...hehehe...(emangnya al amin...capek deh...)Terbukti, sampai saat ini, belum ada legislatif perempuan digelandang KPK kan? (ps: Artalyta perempuan tapi bukan anggota DPR).

4. Keterwakilan perempuan (yang berkualitas) di parlemen sebagai cara untuk mengubah wajah dan kebijakan parlemen menurut saya bukan omong kosong. Mari kita belajar dari Swedia misalnya, yang punya representasi perempuan sangat tinggi di parlemen. Bahkan, sekitar 5 tahun yang lalu, keanggotaan perempuan di parlemennya lebih dari 50%!! Hasilnya, muncul kebijakan-kebijakan yang sangat pro perempuan. Antara lain terkait dengan hal-hal makro seperti...sampai hal-hal yang kecil, yang mungkin terkesan remeh-temeh, seperti kebijakan untuk membuat childcare di tempat kerja. Well, kesannya remeh temeh ya? Tapi coba liat lagi deh dalam 20-30 an tahun ke depan, anak-anak yang mendapatkan perawatan yang memadai sehingga memiliki kecerdasan yang baik ini yang akan menentukan sejarah bangsa Swedia! Hayooo, masih nganggep yang beginian ngga penting?!

5. Caleg perempuan insya Allah akan lebih ”nothing to lose”. Kenapa bisa bilang begitu? Well, untuk berkontribusi, seorang perempuan tidak harus menjadi caleg. Ketika toh akhirnya dia gagal menjadi legislator, masih begitu banyak jalan lain untuk berkontribusi terhadap rakyat dan bangsa, dan yang pasti KELUARGA. Sejak tiga tahun lalu, saya sampai kepada kesimpulan bahwa, sehebat apapun karir dan prestasi sebesar apapun kekuasaan seorang perempuan, menjadi istri dan ibu tetap akan menjadi achievement terhebat dan sangat penting dalam hidupnya. Jika misalnya, sebagai perempuan sebagai seorang legislator atau project manager atau mungkin bahkan presiden belum tentu berhasil menciptakan perubahan perilaku di komunitas atau bangsanya, sebagai seorang ibu, perempuan tersebut diberi wewenang dan kesempatan oleh Allah untuk memastikan bahwa logical framework dan cita-cita idealnya bisa ditanamkan dalam jiwa anak-anaknya. Jika semua ibu bisa melakukan peran ini dengan sempurna, mungkin dalam satu generasi ke depan tidak perlu lagi ada undang-undang ini dan itu untuk mengubah perilaku bangsa menjadi lebih baik. Pasti sudah mendengar hadits nabi “surga berada di telapak kaki ibu” kan? Selain tentang respek kepada Ibu yang memang 3x lipat dibanding kepada Bapak, ini juga bisa dipahami sebagai “sepak terjang dan didikan ibu akan menentukan apakah anaknya akan berjalan di jalur yang benar atau salah”.

6. Memilih caleg perempuan tentunya tidak asal memilih dong! Caleg perempuan yang berkualitas dan ngertiin perempuan, itu yang mesti dipilih. Sayangnya seringkali, perempuan-perempuan yang dicontohkan “sukses” dalam dunia politik justru perempuan-perempuan yang “menjadi lebih macho daripada laki-laki”. Golda Meir (mantan PM Israel) yang bertangan besi dan tega menggempur negara-negara Arab dalam perang Yom Kippur dan oleh David Ben-Gurion dia disebut sebagai "satu-satunya lelaki di dalam Kabinet (Israel)." (buset dah!) ; Margaret Thatcher (PM Inggris) yang terkenal dengan Thatcherism yang super liberal dan “its successes were obtained only at the expense of great social costs to the British population” sehingga membuat 28% anak-anak di inggris hidup di bawah garis kemiskinan.

Sebagai seorang perempuan, saya akan lebih bangga dengan pemimpin perempuan yang bangga dengan sifat-sifat yang identik dengan keperempuanannya. Sifat-sifat yang welas asih, nurturing, lebih memilih negosiasi dan resolusi daripada konfrontasi (HI banget, kekeke), peduli, melindungi, lebih ramah lingkungan,...antara lain adalah sifat-sifat positif yang perlu dipertahankan itu. Jika dikatakan perempuan lebih emosional, mungkin memang benar. Tapi itulah kenapa perempuan perlu bermitra dengan laki-laki, agar bisa saling melengkapi. Karena meskipun lebih rasional, kepemimpinan laki-laki perlu dilengkapi dengan sifat-sifat perempuan/ibu yang positif tadi. (Perlu ditegaskan, perempuan dan laki-laki seharusnya bermitra, saling melengkapi dan saling mengimbangi dalam mengoptimalkan peran, bukan bersaing untuk memainkan peran dalam setiap aspek kehidupan, termasuk di gedung parlemen ini). In brief, salah satu kriteria caleg perempuan yang keren buat saya adalah yang berani dan sadar “merayakan (celebrating)” keperempuanan dan segala sifat-sifat yang melekat pada dirinya untuk kemudian memberikan kontribusi positif dengan sifat-sifat ini.

Weleh....tulisanku panjang bener yah...hehehehe....ngga nyadar udah jam 3 pagi kekekeke. Yah, demi kehidupan rakyat dan bangsa yang lebih baik, apa sih yang enggak? (halah, lebaybinti exaggerating...kekeke).

Jadi, 9 April 2009, datang ya ke TPS, antara jam 7 sampai jam 12, gunakan hak pilihmu dengan sadar dan bertanggungjawab. Pilih caleg perempuan yang berkualitas dan ngertiin perempuan ya!
Kalo bukan kita yang peduli, sopo meneh?
Wallahu’alam bissawab.

Friday, March 27, 2009

AKU BANGGA MENJADI WARGA INDONESIA (after this 10 years...)

Bismillah...

Dengan meminta izin dari Ibu Direktur Politik dan Komunikasi, Bappenas, saya mem-posting kata pengantar beliau untuk modul civic education berjudul "Aku Bangga Menjadi Warga Indonesia", yang diterbitkan dengan dukungan Program Elections MDP.

Buat Anda yang belum merasa bangga menjadi warga Indonesia atau belum ngerti kenapa kita butuh dan perlu ber-demokrasi, atau kenapa "demokrasi ditetapkan sebagai alat sekaligus tujuan"...bacalah tulisan ini...:)

Insya Allah, setelah itu Anda jadi bangga jadi wong Indonesia, penasaran dengan modulnya, atau paling tidak berpikir dan bertanya...

selamat membaca ya!! :D

-------------------------------------------------------------------------------------


Pengantar Modul
AKU BANGGA MENJADI
WARGA INDONESIA


Tahun 1998,
.....
Langit akhlak rubuh, di atas negeriku berserak-serak Hukum tak tegak,
doyong berderak-derak
Berjalan aku di Roxas Boulevard, Geylang Road, Lebuh Tun Razak
Berjalan aku di Sixth Avenue, Maydan Tahrir dan Ginza
Berjalan aku di Dam, Champs Élysées dan Mesopotamia
Di sela khalayak aku berlindung di belakang hitam kacamata
Dan kubenamkan topi baret di kepala
Malu aku jadi orang Indonesia
.....

(Taufiq Ismail, puisi “Malu Aku Jadi Orang Indonesia”, 1998)

Puisi Taufiq Ismail ini ditulis saat Indonesia berada pada masa peralihan politik yang sangat mengguncangkan, setelah kerusuhan ”anti-Cina” pada bulan Mei 1998 dan kejatuhan Orba pada bulan yang sama. Saat itu, nama Indonesia di luar negeri sangat direndahkan karena gencarnya media massa yang memberitakan pembakaran, pembunuhan, perkosaan dan perusakan properti orang-orang keturunan Tionghoa di Jakarta. Waktu itu juga disorot Bandara Sukarno-Hatta yang selama berhari-hari penuh orang keturunan Tionghoa yang lari ke luar negeri karena takut. Banyak orang yang malu menyatakan dirinya orang Indonesia di luar negeri, karena akan menjadi bahan cemoohan orang sebagai bagian dari bangsa yang rasistik, tidak toleran dan tidak tahu menghormati minoritas. Selain itu, Taufiq juga malu karena korupsi yang masih merajalela, rakyat miskin yang selalu tersisih oleh penggusuran dan ketidakpedualian, serta banyak lagi ketimpangan sosial ekonomi.

Rasa malu Taufiq Ismail waktu itu adalah rasa malu semua kita yang masih waras dan sadar atas nilai-nilai dasar kebangsaan dan kemanusiaan yang ditanamkan para pendahulu bangsa, Sukarno, Hatta, Sjahrir dan lain-lain, saat mendirikan bangsa pada 1945. Kemanusiaan yang seringkali terlupa selama beberapa dasarwarsa terakhir, pada saat orang hanya mengutamakan persatuan dan sentralisasi pembangunan. Pada saat rakyat seringkali merasa dikorbankan untuk kepentingan pembangunan fisik semata.


Tahun 2009,

Pertanyaannya, setelah 10 tahun berdemokrasi, apakah warganegara Indonesia sudah lebih bangga menjadi bagian dari bangsa Indonesia dibandingkan dengan sebelumnya. Atau sama saja seperti dulu. Setiap orang tentu memiliki jawaban subjektif sesuai dengan pengalaman pribadi menjadi bagian dari apa yang kita namakan Indonesia.
Lalu, apakah maknanya sebuah ”aku” dan perasaan ”bangga” dalam proses membangun sebuah ”bangsa” yang maju dan demokratis. Apa pentingnya individu pada sebuah proses nation and character building? Pada sebuah masyarakat yang otoriter, ”aku” (”a” kecil) sama sekali tidak penting. Pada sebuah negara komunis, ”aku” (”a” kecil) juga tidak penting. Yang paling penting dalam sebuah masyarakat otoriter atau negara komunis adalah kolektivitas di mana kepentingan perorangan melebur ke dalam kepentingan bersama, milik ”aku” adalah menjadi milik ”masyarakat” pada saat yang sama, komunalitas adalah segala-galanya.

Apa yang akan terjadi pada masyarakat yang tidak menjadikan ”aku” penting? Yang terjadi adalah potensi terjadinya stagnasi dan kegagalan yang menghancurkan masyarakat pada ujungnya. Hal ini terjadi karena sistem politik ototiter melupakan konsep dasar yang asasi, bahwa pada awalnya individulah yang membentuk masyarakat, bukan sebaliknya.

Konsep ”aku” dan ”bangga” berjalan seiring dengan nilai-nilai demokrasi di mana hak-hak kepemilikan pribadi dihormati, keyakinan politik dan keimanan pada agama di junjung tinggi, hak atas keamanan dan bebas dari rasa takut dihargai, dan penghargaan pada kerja dan karier disesuaikan dengan tingkat profesionalisme dan pendidikan orang perorangan. Hanya negara yang menghormati ”aku” akan mendapatkan rasa hormat dan penghargaan dari warganya.

Pada dasarnya demokrasi modern adalah sebuah sistem politik paling sukses menggabungkan antara naluri untuk melalui paham nasionalisme untuk menjadi ”bangsa” dan keinginan untuk dihargai sebagai ”aku” secara individual. Itulah salah satu alasan mengapa Naskah Proklamasi Indonesia yang dibacarakan Bung Karno pada 17 Agustus 1945 diawali dengan kata-kata ”Kami bangsa Indonesia...”. Walaupun demikian, pada sisi lain dari mata uang, ”kami” tidak dibiarkan secara bebas meniadakan ”aku”. Oleh karena itulah, konstitusi Indonesia melindungi secara khusus HAM dan kebebasan berpendapat setiap orang. Oleh karena itulah pemilu demokratis diadakan di mana suara perorangan menentukan perwakilan, lembaga-lembaga demokratis diciptakan, pemisahan kekuasaan diatur. Karena demokrasi menganggap semua manusia sama kuat dan sama lemahnya, maka kepemimpinan mesti digilir, lembaga negara mesti diawasi.

Pada sebuah sistem demokratis pula, kebanggaan dipelihara sedemikian rupa agar tidak menjelma menjadi sikap-sikap chauvinistik, kebanggaan sempit sebagai anggota sebuah bangsa. Demokrasi tidak membenarkan superioritas suku, ras dan agama. Demokrasi memelihara agar kebanggaan tidak menjadi sikap-sikap fasistik dan militeristik, karena demokrasi tidak membiarkan sebuah kelompok berkuasa selama-lamanya. Karena dalam demokrasi sebuah lembaga negara tidak dibiarkan menjadi dominan tanpa tandingan, karena demokrasi menyediakan proses untuk melakukan checks and balances dalam sistem politik.

Hal yang paling penting dari semuanya, hanya dalam sebuah demokrasilah orang dapat menyatakan secara pasti sesuai dengan nilai-nilai pribadi yang diyakininya, apakah seseorang benar-benar bangga menjadi anggota warga sebuah bangsa atau hanya pernyataan bangga yang dikeluarkan karena rasa takut dan ikut-ikutan arus orang banyak. Karena demokrasi menjamin orang untuk berpendapat secara bebas dan terbuka.

Demokrasi menjamin hak orang yang berkata jujur apabila dia bangga menjadi warganegara Indonesia. Orang boleh menyatakan bangga menjadi warganegara Indonesia karena Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), misalnya, berani bertindak terhadap koruptor kelas tinggi. Orang boleh menyatakan bangga menjadi warganegara Indonesia, misalnya, karena pemilu legislatif dan pemilu presiden-wakil presiden berjalan secara demokratis sehingga mendapat pengakuan di dunia internasional. Orang boleh menyatakan bangga menjadi warganegara Indonesia, misalnya, karena memiliki lembaga-lembaga negara seperti Mahkamah Konstitusi (MK) yang mampu berperan sebagai pengawal konstitusi dan seterusnya. Orang boleh menyatakan bangga menjadi warganegara Indonesia, apabila anak Indonesia berhasil memenangkan kejuaraan olimpiade matematika internasional beberapa tahun berturut-turut.

Situasi yang sama akan terjadi apabila orang menyatakan tidak bangga menjadi warganegara Indonesia. Demokrasi tidak akan menangkap dan memenjarakan orang yang menyatakan dirinya tidak bangga menjadi warganegara Indonesia oleh berbagai alasan. Orang boleh menyatakan dirinya tidak bangga menjadi warganegara Indonesia, misalnya, apabila tempat tinggalnya digusur paksa tanpa peringatan terlebih dahulu. Orang boleh menyatakan dirinya tidak bangga menjadi warganegara Indonesia, misalnya, karena apabila dalam mengurus surat-surat keterangan jati diri dia harus mengeluarkan ongkos yang jauh melebihi dari biaya administrasi yang ditetapkan oleh peraturan. Orang boleh menyatakan tidak bangga menjadi warganegara Indonesia apabila tim sepakbola ataupun regu bulutangkis nasional kalah di dalam turnamen-turnamen internasional, padahal dulu selalu menang.

Pada kondisi demokratis demikian itu pula waktu mantan Presiden AS John F. Kennedy menyatakan ”Ask not what your country can do for you, ask what you can do for your country,” pada tahun 1961. Orang yang bangga menjadi orang AS atau orang Indonesia tentu akan berbuat sesuatu yang lebih baik lagi untuk memelihara dan menjaga kebanggaannya pada setiap kesempatan. Bahkan tanpa diminta sekalipun. Sebaliknya, mereka yang lebih sering disakiti selama menjadi warganegara Indonesia, wajar apabila dia tidak merasa bangga dan apatis terhadap apa saja yang terjadi pada negerinya, baik atau buruk.

Negara Indonesia yang secara demokratis berusaha sungguh-sungguh memenuhi janji konstitusi UUD 1945 untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, tentu akan lebih mampu menjadi subjek rasa bangga masyarakat kepada Indonesia. Negara Indonesia yang secara demokratis berusaha sungguh-sungguh memenuhi amanat konstitusi untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, tentu akan lebih mampu menjadi subyek rasa bangga dari masyarakat warganegara Indonesia.

Oleh karena semua uraian dan pertimbangan di ataslah, maka Indonesia perlu mempertahankan demokrasi dan meningkatkan kualitasnya dari waktu ke waktu. Kebanggaan menjadi warganegara di dalam demokrasi bersifat lebih jujur dan otentik. Apa saja yang buruk di dalam demokrasi akan terlihat lebih transparan, sehingga lebih mudah untuk mencari jalan memperbaikinya secara bersama-sama. Demokrasi berusaha mewujudkan kebanggaan orang perorangan menjadi kebanggaan bersama. Demokrasi juga adalah sistem politik dan pemerintahan yang berusaha memelihara keseimbangan antara pemenuhan hak dan kewajiban antara negara dan masyarakat warga untuk menuju kehidupan bersama yang lebih sejahtera.

Modul ”Bangga Menjadi Warga Indonesia” adalah sebuah panduan bagi siapa saja yang mencintai Indonesia agar dapat memasuki ruang publik yang bernama Indonesia secara lebih dewasa, bijaksana dan lapang dada. Modul ini sengaja dibuat sedemikian rupa sehingga dapat dibaca semua kalangan, berisikan pengetahuan ringkas dan percikan-pecikan mutiara pemikiran para intelektual, negarawan, budayawan, sastrawan Indonesia dan dari mancanegara tentang prinsip-prinsip kehidupan bernegara, berbangsa, juga tentang demokrasi, masyarakat sipil, pemilu dan aspek-aspeknya, serta berbagai permasalahan dan tantangan kehidupan bersama lainnya.

Modul ini adalah satu kontribusi untuk membangun pemahaman yang lebih baik terhadap demokrasi, karena tanpa demokrasi, upaya membangun kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan akan gagal. Demokrasi merupakan alat sekaligus tujuan pembangunan jangka panjang masyarakat Indonesia. Negara kesejahteraan dan demokrasi adalah dua sisi dari satu mata uang. Kegagalan mencapai salah satunya, akan menggagalkan yang lainnya.

Demikianlah, modul ini disampaikan kepada khalayak dengan seluruh itikad baik, harapan dan kejujuran untuk meningkatkan pemahaman, memelihara dan meningkatkan rasa bangga menjadi dan memiliki Indonesia, bangga berjalan di luar negeri dengan menyebut diri sebagai orang Indonesia, negara demokrasi terbesar ketiga di dunia.